TUGAS POKOK DAN FUNGSI Reviewed by Momizat on . Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksana Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksana Rating: 0

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Bappeda Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan daerah.

Fungsi

  • Pelaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;

  • Pelaksanakan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembanguna yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;

  • Pelaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan di antara dinas ‚Äď dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah , instansi vertikal, kecamatan dan badan ‚Äď badan lainnya;

  • Pelaksanakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;

  • Pelaksanakan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil ‚Äď hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

  • Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;

  • Pelaksanakan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama ‚Äď sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; dan

  • Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

 

Menimbang  :   a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara perlu ditetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;

Mengingat    :   1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

  1. Undang‚ÄďUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Bara Bara.
  4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
  7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
  8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
  9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
  10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
    1. Kepala Badan;
    2. Sekretariat;
    3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
    4. Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
    5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    6. Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi;
    7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 3

  • Kepala Bappeda dipimpin oleh seorang kepala.
  • Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyelenggarakan fungsi :
  1. merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  1. merumuskan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta visi dan arah Pembangunan Daerah;
  2. mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan para kepala bidang melalui Sekretaris sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  3. mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan unit pelaksana tekhnis baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Bappeda untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
  5. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  6. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. merumuskan kebijakan tekhnis pelaksanaan program perencanaan pembangunan Daerah;
  8. membina dan melaksanakan kerja sama dalam perencanaan pembangunan daerah dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bappeda berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
  10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  • Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
    1. menyusun langkah kegiatan membantu Kepala Bappeda dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, data dan program kerja Bappeda serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
    2. mengatur dan mendistribusikan tugas, surat-surat sesuai dengan disposisi Kepala melalui Sekretaris serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    3. mengkoordinasikan para Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat baik secara Iangsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
    4. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Bappeda;
    5. memantau, meneliti, menyeleksi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian dilingkungan sekretariat Bappeda untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
    6. memonitor dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan disekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    7. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan sekretariat berdasarkan hasil yang dicapai;
    8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelayanan administratif pada satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepagawaian

Pasal 6

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, kerumah tanggaan, dan tugas – tugas umum serta mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
    1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
    2. melaksanakan program dan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
    3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik didalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang umum dan kepegawaian;
    4. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di lingkungan Badan;
    5. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler;
    6. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pengikut sertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin;
    7. menyusun Standar Operasional Prosedur, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Badan;
    8. menyusun dan melaksanakan program tentang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang/perlengkapan Badan;
    9. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Badan;
    10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
    11. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai;
    12. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban penilaian atasan;
    13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

  • Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
    1. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keuangan;
    2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama didalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang keuangan;
    3. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
    4. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan;
    5. membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas bendahara;
    6. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Badan;
    7. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan penghasilan lain;
    8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perkembangan penyerapan anggaran kegiatan;
    9. melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan keuangan;
    10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf;
    11. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
    12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Subbagian Program

Pasal 8

  • Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbagian Program mempunyai tugas mempersiapkan rencana program kerja dan kegiatan.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana   program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
  2. menyiapkan bahan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  3. menyiapkan bahan dan penyusunan KUA-PPAS;
  4. melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan dan   pelaporan;
  5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik didalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang perencanaan dan pelaporan DAK serta Tugas Pembantu;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Staregis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Subbagian Program;
  8. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban Subbagian Program;
  9. melaksanakan pembinaan dan penilaian staf Subbagian Program;
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

  • Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam secara menyeluruh dan terpadu, dengan ruang lingkup meliputi perencanaan pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
    1. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
    2. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  1. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  2. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  3. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  4. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  5. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  6. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  7. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  8. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  9. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

  1. Subbidang Ekonomi;
  2. Subbidang Sumber Daya Alam.

Paragraf 1

Subbidang Ekonomi

Pasal 11

  • Subbidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
    1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata ;
    2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    10. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    12. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
    13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Paragraf 2

Subbidang Sumber Daya Alam

Pasal 12

  • Subbidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan ESDM.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM ;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  10. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

 

Bagian Keempat

Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 13

  • Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah meliputi Kesehatan, ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
  1. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  2. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  3. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  4. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  5. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  6. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  7. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten terkait Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  8. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten terkait Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  9. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten terkait Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  10. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah terkait Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  11. melaksanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah terhadap Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 14

Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari :

  1. Subbidang Sosial dan Budaya;
  2. Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Paragraf 1

Subbidang Sosial dan Budaya

Pasal 15

  • Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
  1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  10. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah;
  11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

Paragraf 2

Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 16

  • Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
  • Kepala Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dibidang Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
    1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan , Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan , Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan , Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan;
    6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    10. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 17

  • Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  1. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  2. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  3. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  4. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  5. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  6. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  7. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  8. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  9. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  10. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

  1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  2. Subbidang Pengembangan Wilayah.

Paragraf 1

Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Pasal 19

  • Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  10. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  12. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Subbidang Pengembangan Wilayah

Pasal 20

  • Subbidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membuat perencanan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan untuk kebutuhan pembangunan daerah.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  6. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  7. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  10. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

  • Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan monitoring dan evaluasi, di Semua bidang SKPD untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  1. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  2. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  3. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi;
  4. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi ;
  5. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  6. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  7. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan teknologi inovasi dan kegiatan kelitbangan;
  8. melaksanakan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan APBN dan APBD;
  9. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  10. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  11. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  13. melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian, Pengembagan, Monitoring dan Evaluasi;
  14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :

  1. subbidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  2. subbidang Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi

Pasal 23

  • Subbidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  1. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan 32 Urusan Pemerintahan;
  6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan 32 Urusan Pemerintahan;
  7. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  8. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  10. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
  11. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan 
institusi Penelitian dan Pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
  12. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi universitas maupun lembaga lainnya untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
  14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Subbidang Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 24

  • Subbidang Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala.
  • Kepala Subbidang Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yaitu Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berguna untuk pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
  • Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  1. mengevaluasi Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan ;
  2. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  4. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  6. melaksanakan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan APBN yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP);
  7. melaksanakan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan APBD serta Bantuan Keuangan Provinsi (BKP);
  8. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  9. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  10. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  11. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 26

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
  • Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

  • Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vetikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas.
  • Setiap pejabat struktural diIingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

  • Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
  • Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksankan tugas-tugas Sekretaris dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
  • Dalam hal Kepala Subbagian dan Subbidang berhalangan, Sekretaris menunjuk seorang staf pada Subbagian dan Subbidang itu untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian dan Subbidang, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

Pasal 29

Ketentuan berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 keputusan ini dan berhalangan lainnya akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

 

Download Document

 

Tinggalkan Komentar

 

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate »
Kembali ke atas